Suara Purwokerto -
PURWOKERTO Keberadaan asset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas harus dioptimalkan. Belum optimalnya pengelolaan asset seperti kebocoran perolehan restribusi parkir, peran Badan Usaha Milik Daerah, berlarutnya penyelesaian sengketa Kebondalem, dan pengembalian dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang membebani APBD menjadi sorotan dalam diskusi Optimalisasi Pengelolaan Asset untuk Menunjang Pendapatan Asli Daerah , Minggu (31/3) siang di Ruang Rapat Gatra, Heterospace Rumah Dinas Bakorwil III.
Sebagai narasumber diskusi yang diadakan Komisi C DPRD Provinsi adalah Profesor Slamet Rosyadi (Dosen FISIP Unsoed), Yudho Iteng F Sudiro (Ketua Forum Banyumas Eling), Sugeng Wahyu (Badan Keuangan dan Asset Daerah Banyumas) dan Bambang Hariyanto (Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah). Acara dihadiri sekitar 90 peserta berasal dari beberapa ormas seperti Pemuda Pancasila, Libas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu/GRIB, LSM Harimau, AMPEL, KOKAM, FKPPI, dan lainnya.
Hariyadi Tri Anggono, moderator diskusi di awal sesi memantik dengan pertanyaan apakah asset yang dimiliki Pemkab Banyumas bisa dioptimalkan? Lalu dengan cara apa? Diskusi yang dimulai pukul 15.00 WIB diawali dengan penyampaian dari Sugeng Wahyu (mewakili Ketua BKAD Banyumas, Amrin Ma ruf yang berhalangan hadir) dengan menyampaikan paparan slide berisikan data asset daerah senilai Rp 7.389.500.962.200 dengan komposisi asset lancar (4,9 persen), investasi jangka Panjang (6,11 persen), Asset tetap (87,11 persen), dana cadangan (0,39 persen) dan asset lainnya (1,45 persen).
Optimalisasi asset daerah untuk PAD dilakukan melalui retribusi daerah, hasil pengolahan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah khususnya hasil penjualan BMD dan hasil pemanfatan BMD yang tidak dipisahkan, kata Sugeng. Ia menambahkan, realisasi di tahun 2023 untuk PAD mencapai Rp 854.216.435.803 sedangkan APBD mencapai Rp 3.367.079.457.779. Jumlah presentase PAD terhadap APBD sekitar 25,37 persen.
Narasumber kedua, Profesor Slamet Rosyadi dalam paparannya menyampaikan lima hal yang bisa dilakukan anggota ormas sebagai perwakilan Masyarakat berperan dalam optimalisasi asset. Menurutnya adalah memantau praktik kebijakan dan Keputusan terkait pengelolaan asset, ormas dapat mengedukasi Masyarakat tentang hak-hak mereka berkaitan dengan asset publik, ormas melakukan peran advokasi untuk mendukung transparansi, akuntablitas, dan partisipasi publik. Kemudian, ormas dapat menyediakan sumber daya dan keterampilan untuk mendukung pengelolaan asset serta menjadi mitra kolaborasi dalam Upaya kolaboratif untuk meningkatkan pengelolaan asset pemerintah.
Lima strategi tadi menitikberatkan pada peran partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan asset, kata Profesor Slamet.
Kemudian narasumber kunci, Bambang Hariyanto menekankan pentingnya asset dikelola dengan optimal. Berkaitan dengan publik misalnya dengan memberikan edukasi kepada masyarakat perihal pentingnya pengelolaan asset untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui PAD. Dengan diadakannya diskusi semacam itu diharapkan menggugah kesadaran masyarakat untuk turut andil dalam menjaga dan mengoptimalkan asset.
Perhatian peserta diskusi antaralain menyoroti agar penyelesaian sengketa kompleks pertokoan Kebondalem bisa segera selesai dan dikelola oleh Pemkab Banyumas. Kemudian perihal perlunya dilakukan terobosan oleh BLUD pengelola asset wisata bersumber dana PEN untuk meningkatkan pendapatan. Selain itu, peserta juga mengharapkan pembenahan retribusi parkir lebih baik upaya mencegah kebecoran agar pendapatan retribusi parkir bisa meningkat. Peserta berharap, ada diskusi dengan tema khusus membahas retribusi parkir. ( hwo)
